by

Perang Baliho, Fenomena Tebar Pesona Tak Beretika?

kemilaunews iklan

Kontestasi pesta demokrasi yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memang masih jauh. Namun, para bakal kandidat sudah mulai ancang-ancang dengan memasang  baliho.

Para politisi yang sibuk promosi, seolah tanpa malu secara terbuka tampil di ruang publik dengan berbagai pose dan tampilan esentrik demi mengais simpati masyarakat yang sedang sekarat.

Keberadaan baliho kampanye Pilpres 2024 di sudut-sudut jalan raya seolah mengesankan bahwa di dalam kepala para politikus, hanya ada kekuasaan dan kursi jabatan.

Bukan menuai simpati malah ‘makian’ dan protes rakyat karena para politisi yg menawarkan diri menjadi pemimpin adalah sosok yang tak punya kepekaan terhadap kondisi rakyat dan hanya bertarung demi mendapatkan kursi.

Dilansir dari Detiknews.com, beberapa tokoh politik yang wajahnya banyak terpampang di baliho adalah mulai dari Ketua DPR Puan Maharani, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Bisnis.com, 05/08/2021)

Menanggapi hal itu, Pengamat Sosial Politik asal Bogor, Yusfitriadi mempertanyakan etika para politisi yang “tebar pesona” dengan memasang baliho besar di tengah pandemi Covid-19.

“Namun yang ada hari ini, faktanya para politisi melakukan branding image yang jauh dari etika dan tidak menunjukan “kewarasan”. Bagaimana tidak, di tengah kondisi rakyat serba sulit, justru para politisi memasang baliho besar-besar untuk kepentingan politik 2024,” cetusnya.

Yusfitriadi mempertanyakan dimana etika politik dan empati dari para politisi untuk kemanusiaan, di tengah kesulitan warga menghadapi kondisi pandemi saat ini. Para petinggi partai politik yang dinilainya minim rasa empati dan jiwa sosial. Sehingga pemasangan baliho oleh para petinggi partai politik bisa dimaknai sebagai upaya untuk mendongkrak popularitas. (BOGOR-KITA. com, 11/08/2021)

Selain itu, pakar Komunikasi UI Firman Kurniawan Sujono juga mengatakan, di musim kampanye perang baliho antarpolitikus akan menjadi kejenuhan bagi masyarakat. Sehingga menurutnya, pesan yang ada di baliho tidak sampai di masyarakat, tapi malah sebaliknya.

“Namun, dalam musim kampanye atau event lain, di mana terjadi kompetisi baliho, justru kejenuhan yang terjadi. Pesan memang memaksa masuk, tapi persepsi yang terbentuk bisa negatif. Masyarakat muak, dan secara sadar memilih bersikap sebaliknya dari tujuan pesan. Masyarakat menolak pesan,” ujarnya.

Inilah realita kepemimpinan yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat. Suara mayoritas menjadi syarat legalitas untuk berkuasa. Populer saja tidak cukup untuk mendongkrak elektabilitas, apalagi jika diiringi sentimen negatif akibat rekam jejak selama ini. Ditambah jika tidak memiliki kerja dan prestasi yang memberi citra positif. Maka tebar pesona dan upaya umbar citra mereka perlu direkayasa. Meski harus mengeluarkan budget yang luar biasa untuk balihonya.

Pemasangan baliho yang menjadi sampah visual, diklaim sebagai representasi suara rakyat. Padahal itu semua merupakan suara oligarki yang mempunyai uang untuk menyewa papan reklame dan printing spanduk banner yang merusak pemandangan secara estetik maupun politik.

Terlebih dalam faktanya terbukti, pemimpin yang lahir dalam demokrasi adalah pemimpin rela tunduk pada kepentingan korporasi bahkan tunduk pada kekuatan asing. Hal ini karena sistem politik dalam demokrasi pada dasarnya bertumpu pada kekuatan modal (kapitalis)

Sudah semestinya ditengah keadaan pandemi yang tak henti, kenyataan ini menjadi cambuk bagi rakyat untuk sadar akan keburukan sistem demokrasi yang niscaya menghasilkan politisi pengabdi kursi bukan pelayan rakyat.

Dengan fakta-fakta ini, sudah saatnya umat mengambil keputusan untuk berhijrah dari sistem yang bathil menuju sistem yang shahih. Sistem yang melahirkan pemimpin yang berjiwa peri’ayah. Pemimpin seperti ini hadir jika rakyat diatur dengan sistem Islam yang disebut khilafah.

Dalam Islam, apa yang dilakukan pemimpin dalam masa kepemimpinannya akan berimplikasi pada kehidupan akhirat kelak. Kesadaran inilah yang mendorong para pemimpin dalam sistem Islam untuk bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam menjalankan kewajiban nya atas hak rakyat nya.

Tanpa melihat apakah rakyat mengetahui hak-haknya atau tidak, dan tanpa menunggu apakah rakyat menuntut hak-haknya atau tidak. Mereka juga akan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya sesuai hukum syara’. Karena salah satu kewajiban dalam kepemimpinan Islam adalah menerapkan syariat Islam Kaffah secara menyeluruh.

Alhasil, kepemimpinan yang terwujud adalah kepemimpinan yang berfungi sebagai pelayanan umat sekaligus perisai untuk pelindung atas umat baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang pernah terwujud selama hampir 14 abad berturut-turut dalam sistem khilafah berhasil melahirkan pemimpin yang luar biasa kepekaannya pada umat. Seperti khalifah Umat bin Khattab, khalifah Harun ar-Rasyid, dan masih banyak lainnya.

Namun yang perlu disadari bahwa sistem ini tidaklah hadir dengan sendirinya. Butuh perjuangan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat mendirikan negara di Madinah. Memperjuangkan Islam sebagai sistem kehidupan melalui pertai politik Islam ideologis yang mendapatkan kekuasaan tanpa syarat sehingga syariat Islam kaffah bisa diterapkan. Wallahu a’lam bish-shawwab.

Perang Baliho, Fenomena Tebar Pesona Tak Beretika?

Oleh : Mesi Tri Jayanti, S. H (Freelance Writer)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Lainnya